SENGETI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi memberikan peringatan keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan warga di Kecamatan Sekernan. Pihak legislatif menilai insiden ini bukan sekadar musibah biasa, melainkan dampak dari kelalaian serius dalam penerapan prosedur keamanan pangan.
Insiden memilukan tersebut terjadi pada Jumat (30/01/2026). Ratusan korban yang terdiri dari siswa sekolah, guru, hingga balita dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, dan diare akut sesaat setelah menyantap paket Makanan Bergizi (MBG) yang disediakan oleh SPPG Sengeti.
Soroti Pelanggaran SOP
DPRD Muaro Jambi menyayangkan program nasional yang seharusnya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat justru berujung pada ancaman keselamatan jiwa. Berdasarkan tinjauan awal, DPRD menilai banyak Prosedur Operasional Standar (SOP) yang diabaikan oleh pihak penyedia.
“Kami menduga kuat ada kelalaian serius dalam rantai produksi makanan tersebut. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi, tampaknya banyak SOP yang dilanggar oleh SPPG Sengeti,” tegas perwakilan DPRD Muaro Jambi dalam keterangan resminya.
Tuntut Pertanggungjawaban dan Evaluasi Total
DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan instansi terkait untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Beberapa poin tuntutan yang ditekankan oleh dewan antara lain:
Uji Laboratorium: Mendesak Dinas Kesehatan untuk segera merilis hasil uji sampel makanan secara transparan ke publik.
Audit Operasional: Melakukan audit menyeluruh terhadap dapur dan proses sanitasi di SPPG Sengeti.
Sanksi Tegas: Jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian fatal, DPRD meminta adanya sanksi administratif hingga hukum bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Fokus pada Pemulihan Korban
Saat ini, fokus utama adalah memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan medis yang optimal di puskesmas dan rumah sakit terdekat. DPRD juga meminta pihak SPPG untuk bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan para korban.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran pahit. Program MBG adalah program mulia untuk mencetak generasi unggul, jangan sampai dirusak oleh tata kelola yang ceroboh. Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban di masa depan,” pungkasnya.
